Apdesi Tolak Polisi Awasi Dana Desa, Kenapa?

0
900

BERDESA.COM – Langkah kementerian Desa PDTT merangkul Kepolisian Republik Indonesia untuk terlibat pengawasan dana desa mendapat sikap keras dari Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi). Apdesi menolak Nota Kesepahaman yang ditandatangani Kementerian Desa dengan Polri.

Dikutip dari Tribunnews.com, sikap penolakan itu diungkapkan Ketua Umum Apdesi Dr H Sindawa Tarang kepada sejumlah wartawan di Jakarta (23/10). Apdesi menilai, nota kesepemahaman itu bukannya akan membuat pemanfaatan dana desa sesuai visi misi melainkan malah menimbulkan peluang terjadinya intimidasi yang bakal menimpa para kepala desa oleh anggota kepolisian.

Bukan itu saja, MoU itu juga bakal berpeluang menjadi alat kepentingan politik oleh pihak-pihak tertentu. “ Itu bakal menjadi instrument politik bagi kelompok kepentingan tertentu menjelang Pilkada 2018 dan Pileg/Pilpres 2019,” kata Sindawa kepada sejumlah wartawan.

Sindawa mengatakan, dana desa adalah amanat UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa sehingga sebenarnya sudah menjadi kewajiban bagi siapapun pemimpin negeri ini untuk menjalankan amanah itu. Sejauh ini sistem pengawasan dalam bentuk auditing terhadap dana desa juga sudah dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Baca Juga  Penyalahgunaan Dana Desa Mulai Menurun?

Pengawasan juga dijalankan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan kejaksaan di wilayahnya masing-masing. Jadi pengawasan ini sudah cukup kuat. “ Jika kemudian kepolisian turut campur maka hal itu bakal mengintimidasi para kepala desa. Sebentar-sebentar kepala desa disambangi oknum-oknum polisi yang menyalahgunakan MoU,” kata Sindawa. Apalagi MoU, lanjut Sindawa tidak memiliki dasar hokum dan tidak termasuk peraturan perundangan di Indonesia.

Sindawa tidak memungkiri banyaknya kasus penyelewengan dana yang terjadi di tingkat desa hingga saat ini. Tetapi sebenarnya pengawasan terhadap dana desa sudah cukup kuat karena ada KPK, Kejaksaan Agung, BPK dan BPKP serta Inspektorat Kabupaten. Keterlibatan Polri, kata Sindawa, hanya akan menciptakan ketakutan di kalangan kepala desa dan akibatnya bakal banyak desa yang memilih untuk tidak menyerap dana desa karena takut dengan berbagai kemungkinan intimidasi itu.

Jika ketakutan ini menyebar dan para kepala desa memilih untuk tidak menyerap dana desa, maka bakal banyak desa yang bakal mandeg proses pembangunannya dan ini bakal berpengaruh besar bagi desa. Banyak desa yang terhambat proses pembangunan infrastruktur dan berbagai program pembangunannya. Alih-alih desa tambah maju, sebaliknya, pelibatan Polri mengawasi dana desa akhirnya malah membuat desa terlambat membangun.(aryadji/berdesa/dari berbagai sumber)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here