Ini Dia 12 Modus Korupsi Dana Desa Versi ICW

3
7488

Berdesa.com – Hingga akhir 2017 lalu sudah 900 kepala desa bermasalah dengan hukum karena masalah dana desa. Sebagian diantaranya terpaksa menghadapi jeruji besi akibat penyalahgunaan dana desa. Jumlah ini disinyalir bakal terus meningkat mengingat sulitnya mengawasi 74 ribu lebih desa di seluruh Indonesia. Di lain sisi, masih banyak perangkat desa yang tidak memahami sistem pelaporan dana desa sesuai dengan aturan.

Dari jumlah itu diduga penyalahgunaan dana desa akibat korupsi adalah yang paling banyak terjadi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menengarai, modus korupsi dana desa sebenarnya memiliki pola yang sama seperti pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai alias fiktif, mark up anggaran, tidak melibatkan masyarakat dalam musyawarah desa dan penyelewengan dana desa untuk kepentingan pribadi adalah beberapa pola yang banyak dilakukan. Lemahnya pengawasan adalah salahsatu penyebab suburnya korupsi dana desa.

Beberapa waktu lalu Indonesian Corruption Watch (ICW) melakukan penelitian mengenai modus korupsi dana desa. Peneliti ICW Egi Primayoga memaparkan hasil penelitiannya, ada 12 modus korupsi dana desa yang disimpukan ICW berdasar penelitiannya. Modus itu antara lain:

  1. Membuat rancangan anggaran biaya di atas harga pasar. Ini bisa diantisipasi jika pengadaan dilakukan secara terbuka dan menggunakan potensi lokal desa. Misalnya, pengadaan bahan bangunan di toko bangunan yang ada di desa sehingga bisa melakukan cek bersama mengenai kepastian biaya atau harga-harga barang yang dibutuhkan.
  1. Mempertanggungjawabkan pembiayaan bangunan fisik dengan dana desa padahal proyek tersebut bersumber dari sumber lain. Modus ini hanya bisa terlihat jika pengawas memahami alokasi pendanaan oleh desa. Modus seperti ini banyak dilakukan karea relatif tersembunyi. Karena itulah APBDes arus terbuka agar seluruh warga bisa melakukan pengawasan atasnya.
  1. Meminjam sementara dana desa untuk kepentingan pribadi namun tidak dikembalikan. Ini juga sangat banyak terjadi, dari mulai kepentingan pribadi hingga untuk membayar biaya S2. Budaya ewuh-prakewuh di desa menjadi salahsatu penghamat pada kasus seperti ini sehingga sulit di antisipasi.
  1. Pungutan atau pemotongan dana desa oleh oknum pejabat kecamatan atau kabupaten. Ini jua banyak terjadi dengan beragam alasan. Perangkat desa tak boleh ragu untuk melaporkan kasus seperti ini karena desa-lah yang paling dirugikan.
  1. Membuat perjalanan dinas fiktif kepala desa dan jajarannya. Banyak kasus perjalanan untuk pelatihan dan sebagainya ternyata lebih ditujukan utuk pelesiran saja.
  1. Pengelembungan (mark up) pembayaran honorarium perangkat desa. Jika modus ini lolos maka para perangkat desa yang honornya digelembungkan seharusnya melaporkan kasus seperti ini. Soalnya jika tidak, itu sama saja mereka dianggap mencicipi uang haram itu
  1. Pengelembungan (mark up) pembayaran alat tulis kantor. Ini bia dilihat secara fisik tetapi harus pula paham apa saja alokasi yang telah disusun.
  1. Memungut pajak atau retribusi desa namun hasil pungutan tidak disetorkan ke kas desa atau kantor pajak. Pengawas harus memahami alur dana menyangkut pendapatan dari sektor pajak ini.
  2. Pembelian inventaris kantor dengan dana desa namun peruntukkan secara pribadi. Lagi-lagi ewuh prakewuh menjadi salahsatu penghambat kasus seperti ini sehingga seringkali terjadi pembiaran
  1. Pemangkasan anggaran publik kemudian dialokasikan untuk kepentingan perangkat desa. Publik harus tahu alokasi pendanaan dana des agar kasus ini tidak perlu terjadi
  1. Melakukan permainan (kongkalingkong) dalam proyek yang didanai dana desa. Bisa ditelusuri sejak dilakukannya Musyawarah Desa dan aturan mengenai larangan menggunakan jasa kontraktor dari luar.
  1. Membuat kegiatan atau proyek fiktif yang dananya dibebankan dari dana desa.
Baca Juga  Apa Saja yang Harus Dilakukan Pendamping Desa

Berbagai modus korupsi dana desa ini sesungguhnya bisa diantisipasi jika warga desa dan berbagai perangkat yang memiliki wewenang melakukan pengawasan aktif meonitor setiap langkah yang dilakukan dengan pembelanjaan dana desa. Karena sebuah penyalahgunaan wewenang bakal selalu kemungkinan terjadi karena ada kesempatan yang terbuka. Bagaimana dengan desa Anda? (aryadji/berdesa)

3 KOMENTAR

  1. Kejadian ini sering terjadi dan bahkan seorang kepala desa juga bisa melakukan pembelanjaan barang dan jasa, sampai pada bukti transaksi juga tidak ada atau hilang, sehingga pihak BPD juga mengambil sikap untuk merekomendasikan ke pihak yang berwajib berdasarkan hasil temuan BPD, namun sampai dengan saat ini belum ada respon balik dari pihak yang berwajib dalam hal ini kejaksaan….

  2. salam sejahtera untuk kita semua, pada tahun 2017 sebagian masyarakat sudah melaporkan hasil investigasi tentang proyek2 yang ada di desa pulau tebakar, kecamatan tabir barat, kabupaten merangin, provinsi jambi, dengan cara turun langsung ke tempat proyek2 tersebut…dan mengukur secara detail, ternyata menemukan kemungkinan terjadi korupsi dalam beberapa hal, hal yang paling patal merupakan pengalihan pembangunan baru menjadi rehabilitasi,…dan ini sudah dilaporkan sampai ke gedung kpk…tetapi sampai saat ini belum ada tangaapan pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat…..pertanyaan saya…..? sampai mana fungsi masyarakat dalam memantau atau mengawasi dana tersebut…

  3. Ketika kami tanyakan APBDes dan SPJnya…Pemerintah Desa mengatakan, KAMI TIDAK BERKEWAJIBAN MEMBERKAN KEPADA MASYARAKAT, TAPI HANYA KEPADA BUPATI. ANEH KHAN?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here