11 Prinsip Kerja Program Padat Karya

1
766

Berdesa.com – Dana Desa 2018 menargetkan terbukanya sebanyak mungkin lapangan kerja di desa untuk mendorong pengentasan kemiskinan. Salahsatu program yang digelar pemerintah adalah Program Padat Karya yang dananya bahkan sudah turun mulai Januari lalu. Setidaknya Rp. 18 triliun Dana Desa diproyeksikan sebagai pembiayaan untuk pelaksanaa program ini. Belum lagi dukungan kementerian lain yang memfokuskan programnya melalui kegiatan padat karya ini.

Tetapi Padat Karya bukan program asal jalan yang hanya mementingkan adanya proyek yang bisa menyerap tenaga kerja banyak orang. Melainkan harus pula memiliki landasan yang jelas kenapa sebuah proyek kerja dilakukan di sebuah desa. Apa saja syarat berjalannya program padat karya bagi desa? Simak penjelasan berikut ini:

  1. Inklusif bukan Ekslusif

Perencanaan dan pelaksanaan program ini harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan mempertimbangkan berbagai hal seperti kapasitas tenaga kerja yang dimiliki desa. Jangan sampai desa memutuskan mengerjakan proyek yang warganyaa sendiri tidak sanggup melakukannya.

  1. Gotong Royong dan Partisipatif

Harus melibatkan masyarakat terutama yang warga yang sedang membutuhkan pekerjaan karena program ini harus berjalan dengan prinsip ‘dari, oleh dan untuk masyarakat’. Pemerintah hanya bertindak sebagai fasilitator  yang mendampingi pemerintah desa, BD dan masyarakat desa.

  1. Efektif

Jenis program dan pelaksanaannya haruslah memiliki dampak yang jelas terhadap poduktivitas ekonomi masyarakat desa.

  1. Transparan dan Akuntabel

Seluruh proses pengerjaan Program Padat Karya dilakukan dengan cara transparan dan akuntabel alias bisa diukur dengan jelas baik secara teknis, moral maupun administratif.

  1. Membuka Swadaya

Kegiatan ini juga harus mendorong sumbangan dana, tenaga, materal dan penggunaan asset bergerak maupun tidak bergerak warga desa yang berkecukupan secara ekonomi.

  1. Harus Memiliki prioritas yang Jelas

Kegiatan ini harus mendahulukan kepentingan besar masyarakat terutamanya terciptanya lapangan kera, mengentaskan warga miskin dan mengurangi kesenjangan ekonomi antar-warga.

  1. Swakelola

Pemerintah sejak awal sangat menekankan pentingnya pelaksanaan program padat karya dengan kemampuan SDM yang dimiliki desa. Jadi, program ini harus sebisa mungkin dilaksanakan oleh warga desa itu sendiri dan bukan dengan menggunakan jasa kontraktor luar desa karena hal itu bakal bertentangan dengan prinsip membuka lapangan kerja bagi warganya.

  1. Berbasis Musyawarah

Program-program yang dilaksanakan dalam Padat Karya harus lebih dahulu dimusyawarahkan secara terbuka dengan seluruh warga desa sehingga semua warga merasa terwakili aspirasinya tanpa perbedaan. Hal ini penting untuk menjaga situasi sosial desa jangan sampai program yang dilakukan adalah program yang tidak melalui musyawarah lebih dahulu.

  1. Keberlanjutan

Jangan sampai apa yang dilakukan dalam program ini ternyata berhenti ketika padat karya berakhir. Maka harus ada rencana pengelolaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pelestarian program itu sehingga menciptakan berbagai pengembangan di masa yang akan datang.

  1. Pentingnya Kewenangan Lokal

Pembiayaan program ii bersumber dari APBDesa dan mnjadi daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal-usu dan kewenangan lokal berskala desa

  1. Soal Upah Tenaga Kerja

Penetapan angka upah dengan cara menetapkan batas bawah dan batas atas harus ditentukan dari hasil kesepakatan Musyawarah Desa dengan mengacu petaruran Bupati/walikota.

Itulah beberapa prinsip yang harus dijalankan dalam proses pelaksanaan program Padat karya yang saat ini sudah berjalan di berbagai desa di Indonesia. Berbagai aturan main ini menjad penting agar padat karya tidak menjadi poyek yang ternyata hanya dikuasai segelintir elit kekuasaan desa. Bagaimana dengan desa Anda? (adji/berdesa/dari berbagai sumber)

1 KOMENTAR

  1. menurut saya HOK yang 30% merupakan suatu hal yang dipaksakan. hal ini disebabkan karena tidak semua daerah memiliki warga dalam kategori yang dijelaskan. di samping itu, ada beberapa daerah heterogen yang kegotongroyongan nya sangat minim, ditambah lagi minimnya pengangguran di daerah tersebut.
    belum lagi jika dikaji melalui ketentuan teknis kegiatan. HOK 30% ini merupakan sebuah Omong Kosong besar. karena akan mengakibatkan kurangnya efektif dan efesiensi kegiatan tersebut. lebih jauh lagi esensi dan inti kegiatan yang dilaksanakan tidak akan mencapai hasil yang maksimal.
    terus solusinya bagaimana??
    menurut kami, program padat karya ini sangat mantap dilaksanakan secara swadaya. namun jangan ada kewajiban pemenuhan kuota 30% untuk HOK. karena ini hanya akan menjadi sebuah mimpi dan guyonan atas nama pemberantasan kemiskinan dan pembukaan lapangan kerja..
    ahhh..sudahlah bapak2 yang terhormat, pencitraan tanpa konsep yang matang hanya menghasilkan kemerosotan dan keterpurukan mental bangsa..
    salam berdesa

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here